Sunday, September 29, 2013

Peran Serta terhadap Penegakan HAM

1. Peran serta masyarakat

Penegakan HAM tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah, masyarakat harus ikut serta menegakkan HAM. Bahkan, maju-mundurnya penegakan HAMsangat bergantung pada tingkat peran serta masyarakat. Semakin masyarakat aktif berpartisipasi dalam penegakan, HAM, kondisi HAM semakin baik. Pemahaman serta pengetahuan masyarakat pada penegakan hak asasi manusia baru akan efektif jika ada bukti pelaksanaan aturan hukum yang nyata melindungi HAM dari masyarakat tersebut. Agar timbul rasa percaya dan keterlibatan langsung pada aturan penegakan hak asasi manusia tersebut, perlu kiranya masyarakat dan negara bersama-sama merencanakan dan mengkaji kebijakankebijakan pemerintah yang mampu mewakili kepentingan semua pihak semaksimal mungkin. Pendidikan yang terus-menerus kepada masyarakat, termasuk melalui media massa, sangatlah penting dalam membentuk pemahaman ini.

2. Peran serta organisasi
Peran serta organisasional adalah kesediaan untuk melibatkan diri secara aktif melalui organisasi-organisasi sukarela (voluntary organization) yang bergerak dalam upaya penegakan HAM. Organisasi-organisasi tersebut umumnya merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keberadaan organisasi semacam itu amat penting karena upaya-upaya individual saja tidak mencukupi. Salah satu organisasi HAM yang aktif di Indonesia adalah ELSAM. Organisasi ini memiliki program-program sebagai berikut.
  1. Program pelayanan hukum, dirancang untuk memberikan pelayanan hukum kepada korban pelanggaran HAM, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
  2. Program pelatihan hukum, merancang pendidikan dan pelatihan HAM di daerah dan jejaring kerja yang menjadi prioritas ELSAM. Pelatihan HAM juga diberikan untuk mahasiswa, praktisi hukum, dan aktivis pembela HAM.
  3. Program penanganan segera dan investigasi pelanggaran HAM.
  4. Program pengembangan informasi dan dokumentasi, dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi yang terkait dengan pelanggaran HAM, serta menyebarluaskan informasi tersebut melalui jejaring kerja dan masyarakat luas, termasuk melalui publikasi ELSAM.
  5. Program kampanye, disusun untuk membentuk dan membantu perkembangan opini publik melalui seminar, konferensi, debat publik, lobi, dan program media massa. Selain Komnas HAM dan ELSAM, masih banyak lembaga lain yang bergerak dalam upaya perlindungan HAM di Indonesia. Ada yang bergerak di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Beberapa yang sangat aktif adalah Imparsial, PBBHI, dan YLBHI. Lembaga-lembaga semacam itu amat penting karena merupakan motor penggerak penegakan HAM di Indonesia.
3. Peran serta tokoh masyarakat
Tokoh atau pemimpin dalam masyarakat akan menjadi simbol kebaikan masyarakatnya. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemimpinnya. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya, semakin berkualitas kepemimpinannya. Sosok pemimpin sangat penting dalam peningkatan kesadaran hokum dan penghargaan terhadap usaha-usaha perlindungan hak asasi manusia di masyarakatnya.

4. Peran serta individual
Kesediaan untuk melibatkan diri secara sukarela dalam proses penegakan HAM merupakan peran serta secara individual. Setiap warga negara yang baik akan berupaya berpartisipasi dalam penegakan HAM. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pilihan tindakan. Berikut beberapa di antaranya.
  1. Turut serta membangun opini publik melalui media massa mengenai wacana dan kasus HAM (misalnya, menulis surat pernbaca, menulis opini, membuat berita, mengikuti polling, membuat spanduk, atau membuat stiker).
  2. Mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan kebijakan HAM dan peristiwa pelanggaran HAM, terutama yang terjadi di lingkungan sekitar kita.
  3. Berperilaku sesuai nilai-nilai HAM di mana pun kita berada, yaitu menghargai dan solider kepada sesama siapa pun mereka.
  4. Berusaha memahami berbagai instrumen HAM, serta pada saat yang tepat dan dengan cara yang tepat berusaha membagikan hasil pemahaman tersebut kepada teman, sahabat, atau warga masyarakat di sekitar lingkungan kita.
  5. Bersedia menyatakan solidaritas dalam bentuk tindakan nyata guna membantu korban pelanggaran HAM, terutama yang ada di lingkungan sekitar.
  6. Melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan untuk melakukan studi, penyadaran, kampanye, konsultasi, dan advokasi HAM.
E. Sosialisasi dan Pemberitaan tentang HAM
Sosialisasi atau memasyarakatkan aturan dan pengetahuan HAM serta penghargaan terhadap hak asasi manusia kepada khalayak umum perlu dilakukan dengan cara dan metode yang tepat. Apabila sosialisasi dan pendidikan pengetahuan praktis di bidang hak asasi manusia didapatkan secara formal melalui lembaga pendidikan, seperti sekolah, maka kurikulum dan materinya dapat disusun sesuai dengan kebutuhan umum. Adapun halnya dengan masyarakat umum di luar jalur pendidikan formal, penjelasan yang diberikan semestinya sangat banyak dan tidak mungkin diberikan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari semua pihak, terutama dari kalangan aparat negara dan penegak HAM. Heterogenitas masyarakat mensyaratkan kebijakan yang benar-benar arif untuk mengajak mereka (warga masyarakat) berpengetahuan dan berkesadaran yang tinggi menjunjung hak asasi manusia.
Pelanggaran hak asasi manusia di suatu tempat dapat diketahui masyarakat secara cepat. Bahkan kasus pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara dengan cepat pula diketahui oleh bangsa lain di dunia. Dalam hal ini, media massa memegang peran penting. Media cetak dan media elektronik banyak meliput pemberitaan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, pengadilan terhadap tersangka, kinerja lembaga penegakan hak asasi manusia, opini-opini mengenai hak asasi manusia, dan cerita-cerita para korban. Persoalan hak asasi manusia makin dikenal luas akibat pemberitaan itu, baik secara nasional maupun internasional.
Ini berarti, media massa mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya sosialisasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Peran yang besar ini menuntut kehati-hatian dalam penyampaian berita. Pemuatan berita atas suatu peristiwa dalam masyarakat yang tampaknya sekilas berupa penyampaian informasi, apabila kurang berimbang dapat berakibat lain yang belum tentu positif bagi sosialisasi pengetahuan dan aturan hukum secara baik dan benar. Pesatnya perkembangan media massa, baik cetak maupun elektronik, memungkinkan sosialisasi hukum dan penegakan hak asasi manusia semakin cepat dan efektif. Demikianlah nuansa pemberitaan dan penyampaian informasi tentang berbagai kejadian dalam masyarakat yang membawa dampak positif sebagai sarana sosialisasi hukum dan keadilan yang menghormati penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.

0 comments:

Post a Comment

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Sponsor

Sponsor

Sponsor

Copyright © 2012. anaajat online - All Rights Reserved B-Seo Versi 4 by Bamz